Aceh Timur : Ragamrajawalinusantara.id
Sudah seratus hari Iskandar Usman Alfarlaky menjabat sebagai Bupati Aceh Timur. Namun publik masih menanti satu hal paling mendasar dalam setiap kepemimpinan: paparan terbuka tentang apa saja yang telah dikerjakan, dan sejauh mana janji politiknya telah dipenuhi.
Iskandar yang dilantik pada Maret 2025 lalu sebagai hasil dari pemilihan langsung oleh masyarakat, datang dengan semangat perubahan yang kala itu menggugah banyak pihak. Sosoknya dikenal lantang di parlemen, kritis terhadap birokrasi mandek, dan vokal dalam isu pelayanan publik. Kini, setelah 100 hari duduk di kursi eksekutif, masyarakat bertanya: apa yang sudah berubah?
Sejumlah warga dan pengamat lokal mulai mempertanyakan sejauh mana realisasi dari komitmen politik yang pernah disampaikan oleh Bupati. Meski sebagian pihak menilai 100 hari masih terlalu dini untuk menilai secara menyeluruh, namun transparansi tetap dibutuhkan. Apalagi publik tidak mengetahui apakah dalam tiga bulan pertama ini, janji-janji yang dulu diusung, baik terkait pembenahan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga penataan birokrasi, sudah mulai dijalankan atau belum.
“Harusnya pemerintah kabupaten mempublikasikan apa saja capaian selama 100 hari. Jangan sampai publik dibiarkan menebak-nebak,” ujar seorang warga Idi Rayeuk yang enggan disebut namanya. “Kalau memang ada kemajuan, jelaskan. Kalau belum ada, juga harus dijelaskan apa hambatannya.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Aceh Timur ataupun jajaran Pemkab terkait evaluasi 100 hari kerja. Tidak tampak juga agenda pemaparan publik yang lazimnya dilakukan oleh kepala daerah untuk membuktikan akuntabilitas awal pemerintahannya.
Bahkan, di media sosial, akun-akun resmi pemerintah daerah tidak tampak mengangkat narasi capaian 100 hari sebagaimana lazim dilakukan oleh kepala daerah di berbagai daerah lainnya.
Sejumlah pengamat menyebut, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan pemerintah adalah mempublikasikan infografis capaian atau minimal laporan ringkas kegiatan prioritas. Apalagi janji politik bukan sekadar alat kampanye, tapi kontrak moral antara pemimpin dan rakyat.
“Jangan sampai masyarakat mulai kecewa karena merasa janji tinggal janji,” ujar seorang aktivis muda dari Peureulak. “Justru 100 hari ini momentum penting untuk menunjukkan keseriusan.”
Publik juga berharap media lokal dapat mendorong terbukanya informasi dari pemerintah daerah. Sebab dalam sistem demokrasi, kinerja pemerintah bukan hanya harus baik, tapi juga harus tampak dan bisa diakses publik.
Kini, bola ada di tangan Bupati Aceh Timur dan timnya. Apakah mereka akan membuka diri dan menjelaskan kepada publik apa saja yang telah dikerjakan dalam seratus hari pertama, atau justru memilih diam dan mengabaikan momentum penting ini?
