KOTA BEKASI – Momentum Ramadan yang seharusnya penuh ketenangan dan kekhusyukan justru kerap dibayangi potensi kenakalan remaja menjelang sahur. Tawuran, konvoi liar, hingga petasan berlebihan menjadi persoalan berulang yang terjadi hampir setiap tahun di sejumlah titik wilayah Pondok Gede dan sekitarnya.
Namun di tengah upaya pengamanan yang terus digencarkan aparat kepolisian bersama unsur masyarakat, sorotan publik kembali mengarah pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pondok Gede. Warga menilai, dari tahun ke tahun, Satpol PP nyaris tidak pernah terlihat dalam patroli antisipasi kenakalan remaja saat menjelang sahur Ramadan.
Berbeda dengan jajaran Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota melalui Bhabinkamtibmas, serta dukungan Mitra Polri Pamwil dan Satlinmas yang rutin turun ke lapangan hingga dini hari, kehadiran Satpol PP dinilai minim bahkan terkesan absen. Padahal, Satpol PP memiliki fungsi penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat Jati Cempaka dan wilayah sekitar mengungkapkan bahwa setiap Ramadan, pola pengamanan relatif sama: polisi dan unsur masyarakat berjibaku menjaga lingkungan, sementara Satpol PP jarang terlihat dalam patroli gabungan.
“Kalau patroli sahur, yang sering kami lihat itu Bhabinkamtibmas, Pamwil, dan Linmas. Satpol PP hampir tidak pernah ikut. Padahal kenakalan remaja ini kan juga bagian dari ketertiban umum,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena kenakalan remaja menjelang sahur memang bukan persoalan baru. Aksi saling ejek di media sosial, janjian tawuran, hingga arak-arakan motor tanpa helm kerap terjadi pada jam-jam rawan antara pukul 02.00 hingga 04.30 WIB. Tanpa pengawasan ketat, situasi bisa dengan cepat berubah menjadi konflik terbuka yang meresahkan warga.
Dalam beberapa tahun terakhir, sinergi antara Bhabinkamtibmas, Pamwil, dan Satlinmas terbukti mampu menekan potensi gangguan kamtibmas. Patroli dialogis, pembubaran kerumunan remaja, serta imbauan langsung kepada orang tua menjadi langkah preventif yang cukup efektif.
Meski demikian, publik mempertanyakan mengapa peran Satpol PP sebagai aparat penegak Perda tidak dimaksimalkan dalam momentum rawan seperti Ramadan. Keterlibatan aktif seluruh unsur dinilai penting agar pengamanan tidak terkesan timpang dan beban tidak hanya bertumpu pada kepolisian dan relawan masyarakat.
Ramadan 1447 H kembali menjadi ujian kolaborasi antarinstansi dalam menjaga ketertiban wilayah. Warga berharap ke depan ada evaluasi menyeluruh dan peningkatan koordinasi lintas sektor, sehingga pengamanan jelang sahur tidak hanya menjadi rutinitas sebagian pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan.
Kini pertanyaannya sederhana namun mendasar: sampai kapan pola ini terus berulang dari tahun ke tahun? Masyarakat menunggu langkah nyata agar keamanan dan ketenteraman selama Ramadan benar-benar menjadi prioritas bersama, bukan sekadar wacana.
Ancha
