LAMPUNG – RagamRajawaliNusantara.id
Seiring dengan surat terbuka yang disampaikan oleh Bunda Naumi selaku Koordinator Nasional (KORNAS) TRC – PPA, sejumlah aktivis perlindungan perempuan dan anak di Indonesia kembali mengajukan permohonan penting kepada pemerintah.Minggu 02/02/2025.
Surat yang ditujukan kepada Bapak Kapolri dan Presiden Republik Indonesia ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk adanya anggaran khusus bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan serta penanganan kasus di lapangan.
Wahyu widiyatmiko.SH.MH.CPM
selaku Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Provinsi Lampung, memberikan dukungannya penuh terhadap tuntutan tersebut.
“Kami sangat mendukung agar anggaran untuk Unit PPA bisa lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan” Pungkas Wahyu yang sekaligus adalah Ketua HIPAKAD LAMPUNG.
“Sebagai seorang aktivis, kami memahami betul bagaimana sulitnya bekerja tanpa anggaran yang memadai, padahal peran Unit PPA sangat krusial untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi, Perlu penambahan bahwa kasus anak saat ini meningkat di seluruh Indonesia sehingga pemerintah harus segera turun tangan salah satunya pihak kepolisian yang harus memprioritasnya di unit perlindungan perempuan dan anak salah satunya penambahan anggaran untuk unit PPA, kami berharap pemerintah dan pihak berwenang bisa mewujudkan harapan ini agar layanan perlindungan semakin optimal,” Tambahnya.
Dukungan serupa juga datang dari Korda Lampung Timur,mewakili suara korda di seluruh propinsi Lampung Hermansyah, C. BJ, menambahkan,
“Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan bunda Naumi KORNAS TRC – PPA dan Kak Gufron WAKORNAS TRC – PPA,Tidak bisa dipungkiri bahwa Unit PPA di daerah-daerah masih kesulitan dalam menjalankan tugasnya karena terbatasnya anggaran. Kami berharap baik Bapak Presiden Prabowo Subianto maupun Bapak Kapolri dapat memberikan perhatian lebih agar Unit PPA memiliki anggaran yang memadai, guna memastikan hak perlindungan untuk perempuan dan anak dapat lebih terjamin.” Pungkas Herman.
Sementara itu, Bunda Naumi dalam surat terbukanya menekankan bahwa, meskipun anggaran untuk Unit PPA di beberapa wilayah sudah ada, namun angka tersebut masih jauh dari cukup. Ia mengusulkan agar anggaran minimal per unit setahun dapat mencapai 250 juta rupiah, setara dengan anggaran yang diterima Komnas Anak.
Menurutnya, pengalokasian anggaran yang lebih memadai akan memperkuat peran Unit PPA di berbagai wilayah, sehingga mereka dapat lebih responsif dalam menangani laporan-laporan yang masuk terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dengan harapan besar agar permohonan ini diterima dan segera diwujudkan, TRC- PPA menyerukan kepada pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak Indonesia, serta meningkatkan kualitas layanan dari Direktorat PPA yang ada.
