RagamRajawaliNusantara.id |
Lampung Timur – Sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur diduga menjadi korban penipuan bermodus perekrutan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Timur.
Modus yang digunakan terbilang rapi, dengan iming-iming seragam dan janji diangkat menjadi pegawai. Salah satu pelaku utama disebut-sebut merupakan oknum yang bekerja sebagai security (satpam) di lingkungan BNNK setempat, berinisial JS.
Salah satu korban mengaku telah menyetorkan sejumlah uang kepada JS, yang mengklaim sebagai perantara penerimaan pegawai BNNK. Korban juga diberikan seragam resmi dan diminta mengikuti “pelatihan” sebagai bagian dari proses seleksi. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan status maupun tindak lanjut dari proses tersebut.
Ironisnya, hasil penelusuran informasi yang beredar mengungkap bahwa uang yang disetor oleh para korban tak hanya berhenti di tangan oknum JS. Ada dugaan kuat bahwa dana tersebut mengalir ke pihak lain yang hingga kini identitasnya masih menjadi tanda tanya besar. Publik pun mulai mempertanyakan: siapa sebenarnya aktor intelektual di balik skema perekrutan fiktif ini?
Ketua LSM Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) Provinsi Lampung, Zaenudin, mendesak aparat penegak hukum serta pihak BNN Provinsi untuk turun tangan secara serius dan membongkar jaringan di balik praktik tersebut.
“Ini bukan kasus main-main. Jika benar ada oknum yang mencatut nama lembaga negara demi keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat, maka harus diusut tuntas. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum seperti BNN tercoreng hanya karena ulah segelintir orang,” tegas Zaenudin.
Ia juga meminta BNNK Lampung Timur segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi simpang siur informasi yang bisa memicu kekhawatiran lebih luas di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala BNNK Lampung Timur menyatakan akan menjadwalkan klarifikasi resmi dalam waktu dekat untuk menjawab keresahan publik terkait dugaan praktik perekrutan tidak wajar tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu kejelasan dan langkah tegas dari pihak terkait dalam mengungkap siapa dalang di balik praktik yang merugikan warga ini.
(Putra).
