Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar menyampaikan atas kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas pemboman, terutama di kawasan yang sejatinya sangat potensial bagi perikanan berkelanjutan. “Di beberapa titik, hanya 20 meter dari bibir pantai sudah ditemukan ikan. Tapi kalau dibom terus, semuanya rusak. Kita harus hentikan,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Sulteng siap menanggung biaya operasional patroli laut dan memfasilitasi kerja sama strategis dengan Lanal Palu. Menurutnya, dukungan penuh pemerintah daerah penting untuk memperkuat kehadiran negara-negara di laut, terutama di wilayah-wilayah rawan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Waktu masa kampanye, keluhan soal pengeboman ikan ini sangat kuat disuarakan oleh masyarakat Parigi Moutong. Sekarang saatnya kita jawab dengan tindakan nyata,” ujar Anwar Hafid.
Danlanal Palu, Kolonel Marthinus, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai perlindungan laut tidak bisa dilakukan secara sepihak, namun memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran serta aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat.
Gubernur juga mengajak agar Pemerintah Provinsi dan Lanal Palu bisa melakukan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama patroli laut dan edukasi masyarakat pesisir. Kawasan Parigi Moutong menjadi fokus awal karena tingkat kerawanannya yang tinggi serta potensi lautnya yang luar biasa.
“Kalau kita bisa menjaga laut kita, bukan hanya ekosistem yang selamat, tapi juga kesejahteraan nelayan akan meningkat. Ini bukan soal pengawasan saja, tapi soal menjelajahi hidup bersama,” tutup Gubernur.( Pen Lanal Palu )
