LAMPUNG TIMUR.
RagamRajawaliNusantara.id |
Menyusul munculnya sorotan publik terkait dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Koperasi PNS (KPN) Bumei Tuah Pepadan, Ketua Koperasi Ahmad Fauzi akhirnya memberikan klarifikasi melalui pertanyaan awak media yang disampaikan lewat pesan WhatsApp.
Dalam keterangannya, Ahmad Fauzi yang saat ini beredar informasinya menjabat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) di Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur, mengakui bahwa jumlah anggota aktif koperasi hanya 386 orang, jauh lebih sedikit dibanding jumlah PNS di Kabupaten Lampung Timur.
“Insya Allah pembukuannya ada, termasuk buku tabungan. Semua di bendahara. Dulu pernah kita angkat staf administrasi, tapi banyak yang keluar karena tidak kuat dibayar, akhirnya kita stop,” ujarnya.
Terkait pengelolaan keuangan, Fauzi menegaskan seluruh data berada di tangan bendahara. “Semua data di bendahara ,saya nggak apal,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan pelayanan simpan pinjam tetap berjalan melalui komunikasi langsung dengan pengurus.
Lebih lanjut, Fauzi mengakui dirinya mendapat pelimpahan jabatan secara mendadak dari pengurus sebelumnya.
“Saya ketiban sampur ndadakan. Mungkin karena pengurus tidak ada gaji atau honornya, jadi banyak yang tidak mau,” ungkapnya.
Soal rencana usaha, Fauzi menyebut koperasi sempat berencana membuka layanan fotokopi dan penjualan ATK. Namun, rencana itu dibatalkan agar tidak dianggap bersaing dengan usaha masyarakat.
“Ya, sementara simpan pinjam saja yang penting bisa bantu teman-teman PNS,” jelasnya.
Terkait adanya rencana klarifikasi dari Pemkab Lampung Timur, Fauzi membenarkan sudah ada komunikasi awal.
“Kemarin ajudannya (Sekda) sudah WA, tapi saya minta data dulu yang lengkap,” terangnya.
Namun, ketika awak media meminta nomor kontak bendahara untuk kepentingan konfirmasi lebih lanjut, Fauzi selaku ketua tidak bersedia memberikannya. “Janganlah… data cukup sama aku aja,” ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota koperasi menyoroti tidak adanya Rapat Akhir Tahun (RAT) serta kondisi kantor koperasi yang tidak difungsikan. Pemerintah daerah melalui Sekdakab Lampung Timur juga menyatakan akan memanggil pengurus inti koperasi untuk klarifikasi.
Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Timur, Azzohirri, Z.A., S.Pd.I, yang juga pernah memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Timur selama dua periode serta menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Lampung Timur periode 2014–2019 dari Fraksi Partai Golkar, memberikan komentar saat ditemui di kantornya di Sukadana, Jalan Lintas Timur.
“Semua harus transparan agar masyarakat tahu, karena koperasi ini menyangkut kepentingan banyak orang. Keterbukaan publik menjadi hal yang sangat penting, dan kami mendorong agar pihak Sekda segera mengambil langkah cepat dan tepat dalam persoalan ini,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak bendahara koperasi belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kondisi keuangan dan laporan RAT. Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
