RagamRajawalinusantara. Id |Eksistensi pers nasional hari ini sedang berada di titik nadir integritas. Ruang redaksi kita telah berubah menjadi sekadar perpanjangan tangan mesin humas yang menjemukan. Setiap hari, publik dipaksa menelan mentah-mentah visualisasi “berhala” baru: jabat tangan yang dikoreografi, senyum artifisial di atas podium, serta gunting pita yang penuh pretensi.
Kita sedang didera kolaborasi bisu antara penguasa yang narsis dan media yang malas, di mana estetika kekuasaan diagungkan melampaui etika pelayanan publik. Marwah pers telah digadaikan demi katalog dokumentasi protokoler yang nir-substansi.
Pers: Anjing Penjaga atau Budak Citra?
Kejujuran adalah barang mewah dalam narasi berita saat ini. Jurnalisme kita telah terdegradasi menjadi instrumen validasi bagi para pemangku kebijakan yang haus panggung.
Judul-judul berita bombastis lebih banyak memuja kemasan formalitas daripada membedah efektivitas regulasi yang kian karut-marut. Pejabat publik kini tampak lebih kompeten mengatur posisi kamera ketimbang mengurai benang kusut birokrasi. Jika keberhasilan hanya dihitung dari riuhnya lampu kilat, maka kita sedang merayakan kegelapan di akar rumput.
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, kita adalah pilar keempat demokrasi yang memikul mandat kontrol sosial, bukan pemandu sorak kekuasaan. Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, informasi harus disajikan secara akurat, tajam, dan berimbang.
Melaporkan kemegahan pesta pora seremoni tanpa berani menguliti dampaknya bagi rakyat adalah bentuk pengkhianatan intelektual dan manipulasi informasi yang keji.
Uji Administratif: Membedah Bangkai Kinerja di Balik Plakat
Media tidak boleh lagi terhipnotis oleh fatamorgana keberhasilan yang dikemas dalam video sinematik atau rilis resmi yang manipulatif. Setiap jengkal klaim prestasi seorang Bupati atau kepala daerah, mutlak wajib diuji secara Administratif Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Pers harus memiliki keberanian untuk membongkar: apakah tumpukan piagam dan plakat itu sinkron dengan kepastian hukum, transparansi anggaran, dan kemanfaatan nyata? Keberhasilan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam bingkai foto penyerahan penghargaan, melainkan pada kebersihan tata kelola dan kejujuran administratif yang selama ini sengaja disembunyikan di balik pintu ruang kerja yang kedap kritik.
Gugat Narasi, Matikan Lampu Sorot Kepalsuan
Editorial ini adalah maklumat perlawanan terhadap pola komunikasi politik yang dangkal dan menyesatkan. Redaksi harus segera menyudahi peran sebagai “EO” terselubung bagi penguasa.
Kita mendambakan jurnalisme yang berwibawa sekaligus provokatif—pers yang berani mematikan lampu sorot pada seremonial nir-faedah demi menyinari borok-borok kebijakan yang gagal total.
Rakyat tidak butuh tontonan jabatan tangan; rakyat butuh kepastian pangan dan keadilan. Jika sebuah kebijakan hanya mampu memproduksi foto tanpa solusi konkret, maka tugas pers adalah menelanjangi ketidakmampuan tersebut dengan data yang menghujam. Kami sadar, suara lantang ini akan memantik kegerahan bagi para pemuja citra. Namun, sesuai koridor hukum, kami terbuka lebar terhadap Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagai manifestasi komitmen pada dialektika demokrasi yang bermartabat.
Hentikan teater absurd ini. Biarkan pena dan kamera bekerja untuk fakta, bukan untuk memoles muka yang cacat kinerja.
Red/.
