Aceh Tamiang – Ragamrajawalinusantara.id | Guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang yang terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI, maka KIP Aceh Tamiang baru-baru ini juga telah melaksanakan Lounching Pilkada dihalaman tribun Bupati Aceh Tamiang.
Namun sangat disayangkan, ada beberapa kinerja pengawas pilkada tahun 2024 dinilai belum maksimal bekerja, dengan berbagai alasan. Namun alasan yang tak sedap dan santer terdengar ditelinga masyarakat adalah menyangkut anggaran yang belum dihibahkan kepada panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang.
Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Rudiansyah ketika dijumpai RagamRajawaliNusantara.id pada sabtu (15/06/2024) mengatakan, “Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang sudah beberapa kali mengusulkan anggaran untuk kegiatan, namun pihak Pemkab Aceh Tamiang sendiri sepertinya belum dapat mengakomodir tentang kebutuhan Pilkada itu sendiri. Sehingga ada bbrpa agenda kegiatan tahapan yang harus Panwaslih lakukan seperti Bimtek dan lainnya, tidak atau belum dapat dilakukan karna kegiatan itu bagian penting dari tahapan pengawasan pilkada saat ini” terang Rudi.
“Panwaslih Aceh Tamiang sendiri diharuskan bekerja oleh Pemkab Aceh Tamiang dengan anggaran minim sebesar 6,7 M dengan cara memangkas beberapa kegiatan dan kebutuhan lainnya, apalagi dalam waktu dekat ini panwaslih Kabupaten harus membentuk Panwaslih Kecamatan tapi anggaran belum tersedia juga, namun Panwaslih Kabupaten tetap lakukan sesuai dengan kemampuan” jelas Rudi.
Sementara itu Seketaris panwaslih Aditia Purnama ketika dihubungi melalui telpon selularnya pada sabtu (15/06/2024) menjelaskan, sampai saat ini anggaran yang diminta untuk kepentingan pelaksanaan panwaslih juga belum diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
“Saya sudah beberapa kali dipanggil oleh pihak pemda Aceh Tamiang guna membahas masalah anggaran ini tapi tidak ada juga titik temu, panwaslih sendiri mengusulkan anggaran sebesar 14 M lebih setelah beberapa kali pertemuan belum juga menemukan kata sepakat oleh pemda Aceh Tamiang, akibatnya akan terjadi pengawasan tidak maksimal pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KIP Aceh Tamiang, jelasnya.
Lebih lanjut Seketaris Panwaslih juga mengatakan “kawan-kawan komisioner juga sudah enggan bekerja dengan menggunakan uang pribadinya, karna sampai saat ini uang pribadi para komisioner yang telah dikeluarkan untuk berbagai keperluan panwaslih belum juga terbayarkan” imbuhnya lagi
Sangat disayangkan bila Pemerintah Aceh Tamiang lamban dalam menyikapi persoalan anggaran pilkada ini karna akan berpotensi buruk terhadap proses tahapan pilkada itu sendiri dan tidak tertutup kemungkinan akan adanya kecurangan pada hasil pilkada mendatang.
KIP Aceh Tamiang juga terus gencar melaksanakan tahapan pilkada, apa lagi saat ini KIP Aceh Tamiang akan merekrut petugas pantarlih dimasing-masing kampung, menghadapi tahapan pilkada ini, Panwaslih Aceh Tamiang tetap melakukan pengawasan terhadap pembentukan pantarlih, sekalipun Panwaslih Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) belum terbentuk. Pengawasan dilakukan tingkat kabupaten namun tidak bisa dilakukan secara masif ke setiap desa. Dengan padatnya tahapan pilkada 2024 yang sudah berjalan, dengan sendirinya anggaran juga sudah dibutuhkan. Pemda diharapkan mampu menyetujui usulan kebutuhan anggaran yang telah diajukan oleh Panwaslih Aceh Tamiang.
Seperti diketahui, bila Panwaslih Kabupaten sudah terbentuk dan dilantik disalah satu kabupaten maka dengan waktu yang cepat petugas pengawas baik untuk kecamatan maupun kampung juga harus terbentuk juga agar dapat mengawasi semua tahapan pilkada tahun 2024 ini, namun Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri abai akan hal ini.
Ironis memang bila dana untuk Pileg dan Pilkada tahun 2024 yang sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya tapi saat menjelang Pilkada ini Pemkab Aceh Tamiang seperti kehabisan dana padahal sesuai pandangan fraksi di DPRK Aceh Tamiang pada awal juni 2024 lalu dana Silpa Kabupaten Aceh Tamiang yang mencapai 87,7 M itu entah kemana mau dibawa, namun kebutuhan Pilkada tahun yang 2024 yang hanya 14 M saja tidak mampu diberikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang oleh Pemerintah Daerahnya. (YS)
