LAMPUNG – RagamRajawaliNusantara.id |
Pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDT), yang menyebut wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai “bodrek” menuai kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan jurnalis dan pimpinan media nasional.
Dalam sebuah acara yang digelar baru-baru ini, Menteri Desa tersebut dengan nada meremehkan mengungkapkan bahwa wartawan dan LSM kerap kali dianggap “bodrek”, sebutan yang tidak hanya merendahkan martabat profesi jurnalis tetapi juga menyudutkan peran penting lembaga sosial dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
Sebagai media yang berkomitmen terhadap integritas jurnalistik dan nilai-nilai demokrasi, kami sangat menyesalkan pernyataan tersebut.
Sebagai jurnalis dan pimpinan redaksi media nasional, saya merasa sangat terganggu dan tidak terima dengan statemen tersebut. Jurnalis, LSM, dan masyarakat sipil adalah pilar penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan transparansi, yang seharusnya dihargai, bukan dihina dengan sebutan yang tidak bermartabat.
Pernyataan Menteri Desa ini tidak hanya merendahkan profesionalisme jurnalis, tetapi juga menyinggung peran vital LSM dalam melakukan pengawasan sosial serta memberikan suara bagi masyarakat yang tertindas.
Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, seharusnya para pemimpin negara, termasuk Menteri Desa PDT, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap media dan LSM yang bekerja keras untuk menyuarakan kebenaran dan membela kepentingan rakyat.
Kami mendesak pemerintah untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan tersebut dan menegaskan kembali komitmennya dalam menghormati dan mendukung peran media serta lembaga sosial sebagai mitra dalam membangun bangsa. Pernyataan yang merendahkan martabat profesi ini hanya akan memperburuk hubungan antara pemerintah dan publik yang seharusnya saling bekerja sama dalam membangun negara yang lebih baik.
Pernyataan Menteri Desa itu hanya akan menambah ketegangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya menjadi mitra, bukan penghalang. Kecaman ini kami sampaikan sebagai bentuk teguran keras agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Kami sebagai jurnalis dan bagian dari media nasional akan terus berdiri di garis depan untuk menyuarakan kebenaran dan mengawal keadilan bagi masyarakat Indonesia.
