Aceh Singkil – Ragamrajawalinusantara.id | Ketua DPD Corroption Investigation Committee Khairul minta pemerintah Aceh dan kabupaten Aceh Singkil,untuk melakukan peninjauan dan penataan kembali lahan translock di kecamatan danau Paris kabupaten Aceh singkil yang mana ada dugaan lahan 1 dan 2 untuk translock telah di serobot oleh cukong cukong yang berduit .
Dan ada dugaan lahan 1 yang sudah terbit SHM nya belum bisa di bagikan karna sikon translock 2 lahan 1 dan 2 sudah banyak di serobot oleh oknum yang berduit.
dan dampak bagi masyarakat translock kehilangan masa depan bagaimana bisa hidup layak dan dapat mengurangi angka kemiskinan karna lahan tidak ada untuk di jadikan kebun sebagai usaha masyarakat translock tersebut dan masyarakat translock merasa masa depan mereka telah terampas!!!
Aceh Singkil 24 desember 2024
ini harus ada perhatian serius dari pemerintah Aceh kolaborasi dengan perintah Aceh Singkil untuk melakukan peninjauan dan penyelesaian soal lahan masyarakat translock 2 di kecamatan danau Paris masyarakat translock sangat miris.
Namun begitu juga dengan dugaan lahan cadangan translock seluas 1600 hektar sudah ada yang menyerobot ,padahal ini layak di bangunkan menjadi translock demi untuk mengurangi angka Kemiskinan rakyat Aceh baik peruntukan kepada masyarakat sangat miskin ,miskin,dan mantan combatan yang tergolong miskin demi sekaligus menjaga wilayah batas Aceh Singkil dan khusus nya secara gelobal di sebut pemerintah Aceh. Dengan pemerintah Sumatra Utara kabupaten Tapanuli Tengah
Soal lahan cadangan yang sangat cocok di jadikan translock di Aceh Singkil ini sudah pernah di RDP kan dalam topik tata ruang Aceh Singkil.ujar nyal
Kami dari lembaga Corroption Investigation Committee sangat mendukung lahan ini agar di selamatkan ,apa bila aset daerah Aceh Singkil ini sudah di serobot atau di rampas oleh oknum-oknum yang berduit maka pemerintah Aceh Singkil harus bertindak tegas dan mengambil itu kembali,baik secara perdata dan pidana,tegas Khairul
Tentunya pemerintah Aceh Singkil mempunyai dekumen yang falid dan di daftarkan kepada negara,pemerintah Aceh,pengadilan Aceh.
Dan ini sangat perlu di tata kembali demi utuhnya luas wilayah Aceh Singkil dan tetap menjadi wilayah hukum provinsi Aceh dan kabupaten Aceh singkil,tutupnya.
