Ragamrajawalinusantara.id — Banda Aceh.
Di tengah mencuatnya isu tunggakan utang operasional, kelangkaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), hingga kabar pemindahan pasien ke rumah sakit lain, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) akhirnya angkat bicara.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Aceh saat melakukan konfirmasi kepada pihak Humas RSUDZA, Rahmadi.
Berbagai isu yang belakangan memicu keresahan publik itu ditepis pihak rumah sakit. Manajemen menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di RSUDZA sebagai rumah sakit rujukan nasional tipe A tetap berjalan normal dan tidak lumpuh seperti yang berkembang di tengah masyarakat.
RSUDZA Tegaskan Pelayanan Operasi Tidak Lumpuh
Menjawab isu kelangkaan BMHP yang disebut-sebut berdampak pada pelayanan medis, pihak RSUDZA memastikan seluruh tindakan operasi hingga pelayanan pasien masih berlangsung tanpa penghentian.
Manajemen mengakui memang terjadi kekosongan pada beberapa item tertentu dari distributor tertentu. Namun kondisi itu disebut langsung diantisipasi dengan langkah substitusi menggunakan alat atau bahan medis lain yang memiliki fungsi setara.
“Tindakan medis tidak boleh berhenti. Keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama,” tegas pihak manajemen.
Sementara terkait kabar pasien dirujuk ke rumah sakit lain, RSUDZA menepis anggapan bahwa hal itu semata-mata akibat krisis alat kesehatan atau BMHP.
Menurut manajemen, rujukan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis, keterbatasan ruang rawat, hingga adanya proses maintenance alat kesehatan yang mendesak.
Soal Utang, RSUDZA Sebut Bagian dari Siklus BLUD dan Klaim BPJS
Sorotan publik terhadap besarnya angka utang rumah sakit juga mendapat penjelasan khusus dari pihak manajemen.
RSUDZA menegaskan bahwa utang yang beredar di tengah masyarakat merupakan kewajiban operasional kepada vendor yang berkaitan langsung dengan mekanisme keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan proses pencairan klaim BPJS Kesehatan.
Sebagai rumah sakit rujukan besar, terdapat jeda waktu antara pelayanan pasien dengan pembayaran klaim dari BPJS. Belum lagi proses verifikasi administrasi yang disebut sangat ketat.
“Tunggakan ini bukan berarti pelayanan berhenti. Ada proses administrasi dan verifikasi klaim yang harus sesuai regulasi,” jelas pihak manajemen.
Langkah Darurat dan Strategi Penyelamatan Mulai Dijalankan
Menghadapi situasi tersebut, manajemen RSUDZA mengaku telah mengambil sejumlah langkah cepat guna menjaga stabilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.
Langkah tersebut meliputi:
Mempercepat pengadaan BMHP melalui sistem e-katalog.
Menjalin komunikasi intensif dengan distributor utama agar suplai diprioritaskan.
Mempercepat rekonsiliasi klaim BPJS guna mempercepat pencairan dana.
Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dan Pemerintah Aceh terkait dukungan anggaran operasional.
Di akhir keterangannya, pihak RSUDZA juga mengapresiasi fungsi kontrol sosial yang dilakukan LSM GMBI Aceh terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan.
Manajemen menegaskan, fokus utama rumah sakit saat ini adalah memastikan pelayanan kepada rakyat Aceh tetap berjalan maksimal di tengah tekanan persoalan administrasi dan operasional.
“Kami membuka ruang audiensi secara resmi bagi pihak terkait agar informasi yang diperoleh lebih utuh, detail, dan tidak menimbulkan simpang siur di masyarakat,” tutup pihak RSUDZA.
EDITOR Yusup Bahtiar Sumber Kontributor Fitriyani
