0:00
TANGERANG, RagamRajawaliNusantara.id – Ketahanan sosial sebuah wilayah diuji melalui ketegasan hukum terhadap praktik-praktik yang merusak moralitas dan kesehatan publik. Di wilayah Jalan Raya Rajeg Permai, tepatnya Kelurahan Sukatani, Kabupaten Tangerang, keresahan masyarakat memuncak seiring masih eksisnya peredaran obat keras jenis Tramadol secara ilegal yang diduga beroperasi tanpa rasa gentar terhadap sanksi hukum.
Peredaran obat golongan G ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif kesehatan, melainkan sebuah ancaman humanis yang nyata. Dampak penyalahgunaannya secara langsung menyasar kalangan remaja dan pelajar, yang berpotensi memicu perilaku kriminal dan degradasi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Ketua Forum Lembaga Indonesia (FLI), Armand, secara intelektual menegaskan bahwa pembiaran terhadap peredaran obat keras adalah pembiaran terhadap bibit kejahatan. Ia menyerukan kolaborasi seluruh lembaga swadaya masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Penyalahgunaan obat keras adalah pintu masuk bagi tindakan kriminalitas. Kami berkomitmen berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan tidak ada tempat bagi peredaran narkoba maupun obat ilegal di Tangerang, tanpa memandang siapa di balik operasional mereka,” tegas Armand, Senin (20/04/2026).
Fenomena pedagang yang tetap nekat beroperasi meski telah menjadi sorotan publik memunculkan spekulasi miring mengenai efektivitas pengawasan di lapangan. FLI menyatakan akan melayangkan surat resmi dan bukti-bukti faktual kepada pihak berwenang guna memastikan transparansi serta keseriusan dalam pemberantasan sediaan farmasi tanpa izin ini.
Masyarakat menaruh harapan besar pada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan preventif dan yustisi yang konsisten. Kehadiran negara sangat dinanti untuk membersihkan lingkungan pemukiman dari aktivitas ilegal yang mencederai hak warga atas lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari pengaruh zat berbahaya.
Penegakan hukum atas peredaran obat keras ilegal adalah bentuk investasi jangka panjang bagi keamanan nasional. Pengawalan bersama antara jurnalis, lembaga swadaya, dan aparat diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran ini dari tingkat lokal hingga pusat demi tegaknya keadilan publik.
