Aceh Tamiang —ragamrajawalinusantara.id | Aksi menanam bibit vegetatif di bantaran sungai adalah langkah krusial, tetapi ia tidak akan pernah cukup jika berjalan sendirian di tengah parahnya sedimentasi Sungai Tamiang. Karenanya, Bupati Aceh Tamiang Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, melayangkan kembali permintaan terbuka kepada Pemerintah Pusat untuk segera mempercepat pengerukan serta normalisasi alur sungai.
Bupati Armia menegaskan, kunci utama penyelesaian masalah banjir tahunan di Aceh Tamiang terletak pada penanganan alur sungai secara komprehensif. Pasca-bencana hidrometeorologi akhir November 2025 lalu, kondisi pendangkalan di sepanjang DAS Tamiang telah berada pada titik yang mengkhawatirkan.
“Dari hasil pantauan di beberapa titik kami menyampaikan aspirasi paling mendasar kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPR RI, dan DPRA, bahwa Pengerukan dan normalisasi Sungai Tamiang adalah kebutuhan yang sangat vital dan tidak bisa ditawar lagi,” sebut Bupati Armia dengan nada lugas, Sabtu (22/8/26).
Pernyataan senada sebelumnya juga telah ditekankan Bupati Armia saat menerima kunjungan silaturahmi serta diskusi konsultatif sejumlah anggota DPRA Daerah Pemilihan (Dapil) 7 beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang membahas koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan daerah pascabencana tersebut, Bupati Armia menyampaikan bahwa isu strategis penanganan DAS Tamiang harus menjadi prioritas lintas sektor antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat.
Menurutnya, pengerukan sungai bukan lagi sebatas proyek pemeliharaan infrastruktur rutin harian, melainkan sebuah infrastruktur penyelamat. “Saya pikir ini jaminan mutlak agar pemulihan sosial-ekonomi Aceh Tamiang pascabencana tidak kembali kandas disapu banjir berulang,” timpalnya menguatkan.
Dijelaskan, tanpa adanya pemulihan daya tampung sungai secara menyeluruh dari hulu ke hilir, seluruh investasi pembangunan dan ketangguhan warga yang dibangun di tingkat lokal akan selalu dihantui oleh risiko ketidakpastian iklim.
“Sinergi adalah kuncinya. Kita padukan kerja keras hijau masyarakat di lapangan lewat aksi seperti Gerakan Langit Biru Indonesia Asri ini dengan keberanian politis serta komitmen anggaran dari para pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan pusat. Penanganan Sungai Tamiang harus tuntas agar bencana ini tidak terus berulang,” tegasnya.
