DPC ASWIN Kabupaten Aceh Tamiang Soroti Dugaan Pengabaian K3 Proyek Rehabilitasi Terminal Tipe B: Keselamatan Pekerja Tidak Bisa Ditawar!

0:00

ragamrajawalinusantara.id – Aceh Tamiang | Dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proyek Rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Tamiang mendapat perhatian serius dari Ketua DPC ASWIN Kabupaten Aceh Tamiang, D. Yogi S.

Ia menegaskan bahwa keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Menurutnya, keberhasilan sebuah proyek tidak semata-mata diukur dari penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga dari sejauh mana pelaksana menjamin keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.

“Kita berharap dalam setiap pekerjaan konstruksi bangunan, hal yang paling utama adalah keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan prinsip mendasar yang tidak boleh diabaikan,” tegas D. Yogi S.

Ia juga meminta aparat dan instansi terkait tidak tinggal diam apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja. Bahkan, tindakan penghentian sementara pekerjaan perlu dipertimbangkan apabila kondisi di lapangan terbukti membahayakan keselamatan pekerja.

Baca juga Artikel ini:  Apel Gabungan TNI ,Polri Dan Forkompincam Di Bunta, Bukti Komitmen Jaga Keamanan Pergantian Tahun Baru 2026

“Jika kontraktor atau pelaksana proyek mengabaikan keselamatan kerja, aparat terkait harus mengambil tindakan tegas. Bila diperlukan, kegiatan tersebut dihentikan sementara sampai seluruh standar keselamatan benar-benar dipenuhi,” ujarnya.

Lebih lanjut, D. Yogi S. mengingatkan bahwa kewajiban penerapan K3 bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum pelaksana pekerjaan. Setiap pekerja wajib dilindungi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai potensi bahaya pekerjaan, sementara kontraktor berkewajiban menyediakan perlengkapan keselamatan yang memadai.

“Dalam peraturan perundang-undangan tentang keselamatan kerja sudah jelas bahwa pekerja wajib menggunakan APD sesuai risiko pekerjaannya dan kontraktor wajib menyediakan perlengkapan tersebut sebagai bagian dari penerapan K3,” jelasnya.

Dengan nada tegas, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan keselamatan tenaga kerja. Sebab, kelalaian dalam penerapan K3 bukan hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan, tetapi juga membawa konsekuensi moral, hukum, dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarga pekerja yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut.

Baca juga Artikel ini:  Revitalisasi SD Negeri 1 Sriwijaya Terapkan Standar Keselamatan Kerja, Area Proyek Dilengkapi Garis Pembatas dan Papan Imbauan

“Jangan main-main dengan keselamatan kerja. Ada tanggung jawab moral dan konsekuensi dari setiap kejadian yang menimpa pekerja. Ingat, di rumah ada keluarga yang menunggu mereka pulang dengan selamat,” ungkapnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan kerja harus menjadi komitmen mutlak seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi, tanpa pengecualian.

“Tidak ada tawar-menawar untuk keselamatan kerja, karena itu adalah hal paling utama dalam setiap pekerjaan proyek apa pun,” pungkas Ketua DPC ASWIN Kabupaten Aceh Tamiang, D. Yogi S.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia. Instansi teknis, pengawas proyek, dan kontraktor diharapkan memastikan seluruh standar K3 diterapkan secara nyata, bukan sebatas tertulis dalam dokumen administrasi.

Baca juga Artikel ini:  Danramil 02/Bunta Mendampingi Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Bunta--Luwuk Digelar di Kecamatan Nuhon

Sebab, proyek boleh dikejar target penyelesaiannya, tetapi keselamatan pekerja tidak boleh dikorbankan. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang menjamin setiap pekerjanya dapat bekerja dan pulang ke rumah dengan selamat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *