ragamrajawalinusantara.id – Langkat | Demokrasi bukan sekadar proses memilih dan menetapkan seseorang untuk menduduki jabatan, melainkan wujud nyata kedaulatan masyarakat yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, serta bebas dari segala bentuk intervensi.
Prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) merupakan nilai fundamental dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, setiap proses pemilihan, termasuk pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), semestinya berlangsung secara transparan, objektif, dan tidak boleh dicederai oleh kepentingan maupun pengaruh pihak tertentu.
Namun, proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kini menjadi perhatian dan memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, sebanyak sembilan anggota BPD Desa Halaban telah terpilih sebagai perwakilan dari 20 dusun yang berada di desa tersebut. Akan tetapi, mekanisme pemilihan anggota BPD itu turut menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa setiap dusun hanya diberikan kuota lima orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana mekanisme penetapan DPT dilakukan, siapa yang menentukan keterwakilan pemilih, serta apa dasar pertimbangan pembatasan jumlah pemilih di setiap dusun.
Persoalan ini menjadi penting untuk diklarifikasi, terlebih muncul dugaan adanya intervensi atau cawe-cawe pihak tertentu dalam proses penentuan pemilih. Nama kepala desa pun ikut menjadi perhatian dalam perbincangan masyarakat.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan melakukan intervensi tanpa didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dua Nama Mencuat, Integritas Pemilihan Pimpinan BPD Diuji
Setelah sembilan anggota BPD terpilih, tahapan berikutnya adalah menentukan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD. Dalam dinamika yang berkembang, muncul dua nama yang disebut-sebut berpeluang menduduki posisi Ketua BPD, yakni Amin Pinem dan Saipul Hamdi, yang akrab disapa Edi.
Munculnya dua kandidat tersebut membuat perhatian masyarakat semakin tertuju pada proses pemilihan pimpinan BPD. Publik tentu berharap pemilihan berlangsung secara demokratis, tanpa tekanan, pengondisian, maupun kepentingan tersembunyi.
Sebab, BPD bukan sekadar lembaga pelengkap pemerintahan desa. Lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Dengan demikian, integritas pimpinan BPD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kepala Desa Tegaskan Tidak Akan Campuri Pemilihan
Saat ditemui awak media di Kantor Desa Halaban, Jumat (13/11/2026), Kepala Desa Halaban, Tamarudin, S.Ag., menyampaikan harapannya agar anggota BPD terpilih dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Terkait pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD, Tamarudin menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan urusan internal panitia yang telah dibentuk.
“Harapan saya, BPD terpilih nantinya bekerja sesuai dengan tupoksinya. Terkait pemilihan ketua dan wakil ketua, itu internal panitia yang sudah dibentuk. Saya selaku kepala desa tidak akan mencampuri sampai di situ,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap kepala desa untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses pemilihan pimpinan BPD.
Namun demikian, transparansi mekanisme pemilihan anggota BPD sebelumnya, khususnya terkait penetapan DPT dan keterwakilan 20 dusun, tetap menjadi hal yang patut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Edi: Siap Menang dan Siap Kalah, Asalkan Pemilihan Berlangsung Adil
Di tempat terpisah, Saipul Hamdi alias Edi, salah satu sosok yang digadang-gadang menjadi calon Ketua BPD Desa Halaban, menyatakan kesiapannya menerima apa pun hasil pemilihan.
Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Baginya, hal paling mendasar adalah memastikan proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari pengaturan pihak tertentu.
“Saya siap menang dan siap kalah, asalkan pemilihan ini berlangsung adil dan tidak ada settingan dari pihak mana pun,” tegas Edi.
Ia juga menyatakan tidak akan tinggal diam apabila ditemukan adanya kecurangan yang dapat dibuktikan dalam proses pemilihan tersebut.
“Apabila ada kecurangan dan terbukti, maka saya akan menempuh jalur hukum yang berlaku,” ujarnya menegaskan.
Demokrasi Desa Jangan Dijadikan Arena Kepentingan
Pemilihan pimpinan BPD seharusnya menjadi momentum memperkuat demokrasi di tingkat desa, bukan justru menjadi ruang pertarungan kepentingan yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat.
Publik berhak mengetahui apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme pemilihan anggota, penetapan keterwakilan wilayah, hingga proses musyawarah penetapan pimpinan BPD.
Sejumlah pertanyaan pun layak mendapatkan jawaban: Apa dasar penetapan lima pemilih di setiap dusun? Siapa yang menetapkan DPT tersebut? Apakah mekanismenya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Dan bagaimana panitia menjamin bahwa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD berlangsung independen tanpa intervensi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan bagian dari kontrol sosial dan upaya menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa.
Kini, masyarakat menantikan pembuktian bahwa proses pemilihan pimpinan BPD Desa Halaban benar-benar berlangsung demokratis, transparan, dan berintegritas.
Sebab, demokrasi tidak cukup hanya diklaim berjalan. Demokrasi harus dibuktikan melalui proses yang jujur, adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi penyambung suara rakyat justru lahir dari proses yang menyisakan tanda tanya.
Reporte : Adi Susanto
