Ragamrajawalinusamtara.id – Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto diminta tidak hanya mengandalkan laporan administratif dan dokumentasi kegiatan dalam menilai kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Evaluasi langsung di lapangan diperlukan menyusul sorotan terhadap penanganan kemacetan di Jalan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, 22 November 2026.
Berdasarkan pantauan awak media, petugas Dishub yang berada di lokasi kemacetan terpantau hanya beberapa menit melakukan pengaturan lalu lintas, mengambil foto dokumentasi, kemudian meninggalkan lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan tugas personel Dishub. Sebab, masyarakat membutuhkan kehadiran petugas yang konsisten, bukan sekadar aktivitas singkat yang kemudian dilaporkan sebagai kegiatan pelayanan.
Tri Adhianto perlu memastikan bahwa laporan kinerja Dishub benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Jangan sampai laporan menyebut kegiatan pengaturan lalu lintas telah dilaksanakan, sementara masyarakat masih menghadapi kemacetan hingga malam hari.
Audit dan evaluasi kinerja perlu dilakukan secara objektif, termasuk memeriksa:
* Efektivitas penempatan personel di titik rawan kemacetan.
* Konsistensi petugas dalam melakukan pengaturan lalu lintas.
* Kesesuaian laporan kegiatan dengan kondisi faktual di lapangan.
* Efektivitas penggunaan anggaran dan sarana pendukung pengaturan lalu lintas.
* Respons Dishub terhadap keluhan masyarakat.
Kelancaran lalu lintas bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan bagian dari pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat setiap hari.
Pengguna jalan, pengemudi angkutan umum, pekerja, pedagang, hingga masyarakat yang pulang pada malam hari berhak mendapatkan pelayanan lalu lintas yang baik.
Jangan sampai petugas hanya terlihat ketika kegiatan didokumentasikan, tetapi tidak konsisten hadir ketika kepadatan kendaraan membutuhkan penanganan.
Jalan raya bukan panggung dokumentasi. Tugas Dishub bukan sekadar mengambil foto kegiatan, melainkan memastikan pengaturan lalu lintas berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Istilah ABS (Asal Bapak Senang) menjadi sindiran yang patut menjadi bahan introspeksi bagi setiap aparatur pelayanan publik.
Pimpinan harus berani memeriksa fakta, bukan sekadar menerima laporan yang terlihat baik. Penilaian kinerja harus berdasarkan hasil, kedisiplinan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk mengevaluasi kinerja Dishub, khususnya dalam penanganan kemacetan di kawasan Pondok Gede.
Jangan sampai laporan menyatakan semuanya beres, tetapi kenyataan di jalan raya justru berbicara sebaliknya.
Ancha














