BANGGAI,Ragamrajawalinusantara.id. – Kasdim 1308/LB Bersama Bupati Banggai Menghadiri Acara Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bertempat Di Ballroom Hotel Estrella Luwuk, Kel. Tanjung Tuwis, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai.Senin(17/11/2025).
Ansar hadir didampingi Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Endi Sutendi, S.I.K., S.H., M.H. ,Kasdam XXIII/PW Brigjen TNI Agus Sasmita, S.I.P., Kajati Sulteng Nuzul Rahmat R, S.H., M.H. ,Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulteng ,Yudi Riandi, S.STP (Kepala KPPG Provinsi Sulteng), AKBP Putu Hendra Binangkari, S.I.K (Kapolres Banggai) ,Mayor Inf Selumiel (Kasdim 1308/LB Mewakili Dandim 1308/LB) ,Akbar, S.H., Μ.Η. (Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk Banggai), Para Bupati Se-Provinsi Sulawesi Tengah ,Lettu Laut (P) Willy K. (Danposal TNI/AL Luwuk) ,Para Pimpinan OPD Provinsi Sulteng Dan Para Pimpinan OPD Kab. Banggai.
“Rakor ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan menyusun langkah-langkah konkret. Kita ingin seluruh kebijakan daerah selaras dengan Asta Cita Presiden. Dukungan nyata kabupaten/kota akan memastikan program pusat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Dr.H.Anwar Hafid M.si.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terkendali
Paparan indikator makro ekonomi menunjukkan perekonomian Kepri tumbuh 7,14 persen pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan transportasi menjadi penyumbang utama. Sementara itu, inflasi terjaga pada level 2,19 persen, masih dalam rentang sasaran nasional.
Meski demikian, disparitas harga bahan pokok antarwilayah tetap menjadi tantangan. Di pulau-pulau terluar, harga komoditas masih lebih tinggi akibat biaya distribusi. Pemerintah menilai intervensi kebijakan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Stok Bahan Pokok Aman
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri melaporkan ketersediaan bahan pokok relatif aman. Stok beras tercatat 4.863 ton, gula pasir 217 ton, minyak goreng 1.890 ton, dan daging ayam ras 784 ton. Jumlah tersebut diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan.
Namun distribusi logistik masih menjadi pekerjaan rumah, terutama ke Natuna dan Anambas. Kondisi geografis kepulauan menuntut kebijakan distribusi yang lebih efisien agar pasokan merata hingga wilayah terluar.
Fokus pada Program Prioritas
Dalam forum tersebut, Pemprov Kepri menekankan dukungan pada tiga program utama Asta Cita: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Program MBG dinilai krusial namun menghadapi kendala geografis. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran APBD untuk memperkuat dapur layanan gizi dan menyiapkan satgas di tiap daerah. Program ini menyasar siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita non-PAUD.
KDMP juga menjadi sorotan. Hingga September 2025, sebanyak 419 koperasi desa/kelurahan terbentuk, namun baru 157 yang melaporkan operasionalisasi aset dan gerai. Pemerintah berharap koperasi bisa tumbuh menjadi tulang punggung ekonomi desa dengan dukungan pembiayaan dari Himbara.
Sementara itu, untuk program Tiga Juta Rumah, tantangan utama ada pada keterbatasan anggaran. Pemda diminta bersinergi dengan BPS dalam mengirimkan data rumah tidak layak huni dan menggali skema alternatif pembiayaan, termasuk melalui CSR. Insentif berupa penyediaan BPHTB dan retribusi PBG diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang bertempat tinggal rendah.
Komitmen Bersama
Menutup rapat, Gubernur Sulteng menekankan pentingnya langkah nyata di lapangan. “Kita ingin program nasional mendapat porsi implementasi yang tepat di Kepri. Dengan komitmen bersama, MBG bisa berjalan baik, koperasi tumbuh sehat, dan masyarakat di pulau-pulau menikmati rumah layak huni,” ucapnya.
Rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan strategi, termasuk percepatan pembentukan Pokja MBG, penguatan distribusi bahan pokok ke pulau-pulau terluar, serta integrasi data kebutuhan rumah layak huni di tingkat kabupaten/kota. Langkah-langkah tersebut diharapkan memperkuat fondasi pembangunan daerah dan mendorong pencapaian target Asta Cita Presiden.( Pendim 1308/LB )
