Aceh Tamiang — ragamrajawalinusantara.id | Pembenahan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Program tersebut dinilai tidak semestinya dihentikan atau dialihkan ke kantin sekolah, melainkan diperbaiki dan diperkuat agar pelaksanaannya semakin efektif, higienis, serta tepat sasaran.
Ketua Yayasan ASPIRA, Khairul Akbar, menegaskan bahwa keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Menurutnya, MBG/SPPG yang telah berjalan sebaiknya terus dievaluasi dan dibenahi berdasarkan persoalan di lapangan, bukan justru dialihkan ke sekolah yang berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“MBG/SPPG tetap lebih baik dilanjutkan dan diperbaiki, bukan dialihkan ke kantin sekolah. Program yang sudah berjalan harus kita sempurnakan agar benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan,” ujar Khairul.
Ia memaparkan sejumlah alasan mengapa pengelolaan melalui SPPG dinilai lebih tepat.
Pertama, apabila pengelolaan MBG dialihkan ke dapur sekolah, mekanisme pengawasan higienitas dan keamanan pangan berpotensi menjadi semakin kompleks. Kepala SPPG, ahli gizi, serta pihak terkait harus memastikan standar pengolahan dan distribusi makanan tetap terpenuhi.
Kedua, pengalihan ke dapur sekolah berpotensi membutuhkan investasi baru yang sangat besar. Pengadaan fasilitas dapur, peralatan pengolahan makanan, sarana sanitasi, hingga kebutuhan pendukung lainnya tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Ketiga, sekolah semestinya tetap fokus pada fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan. Menurut Khairul, apabila sekolah juga dibebani tanggung jawab besar dalam pengelolaan MBG, dikhawatirkan muncul persoalan baru yang dapat mengganggu fokus utama penyelenggaraan pendidikan.
“Sekolah harus fokus mendidik dan mencerdaskan anak-anak. Jangan sampai persoalan pengelolaan makanan justru menambah beban dan polemik baru di lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Keempat, keberadaan SPPG tidak hanya berkaitan dengan peserta didik. Program pemenuhan gizi juga menyasar kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, perlu dipastikan siapa yang akan menangani kelompok penerima manfaat tersebut apabila mekanisme MBG sepenuhnya dialihkan ke kantin sekolah.
“Bagaimana dengan ibu menyusui, ibu hamil dan balita? Mereka juga merupakan bagian dari penerima manfaat. Ini harus dipikirkan secara komprehensif,” katanya.
Khairul menilai evaluasi dan pembenahan merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan sebuah program berskala nasional. Namun, menurutnya, evaluasi seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat tata kelola, bukan menghentikan program yang sedang berjalan.
“MBG sudah berjalan. Tidak seharusnya dihentikan di tengah perjalanan. Yang diperlukan adalah perbaikan secara berkelanjutan, pengawasan yang lebih ketat, serta tata kelola yang semakin profesional agar program ini benar-benar sesuai dengan tujuan Presiden,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah tetap mengedepankan kajian yang matang, efektivitas anggaran, standar keamanan pangan, serta kepentingan penerima manfaat dalam menentukan kebijakan terkait keberlanjutan SPPG dan program MBG.
Dengan demikian, pembenahan SPPG diharapkan tidak sekadar menjadi persoalan teknis operasional, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemenuhan gizi yang terukur, aman, berkelanjutan, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
