Aceh Timur: Ragamrajawalinusantara.id_ Dukungan terhadap keberlanjutan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat. SPPG dinilai tetap dibutuhkan karena cakupan penerima manfaat program tidak hanya berada di lingkungan sekolah.
Perwakilan Yayasan Bintang Pangan Kemiri, Khairul Husna, mengatakan keberadaan SPPG perlu dipertahankan sekaligus diperkuat melalui evaluasi dan pembenahan sistem. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG seharusnya menjadi dasar perbaikan, bukan alasan untuk meninggalkan sistem yang telah dibangun.
“Kami mendukung SPPG dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada persoalan, itu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Jangan sampai karena ada kekurangan, sistem yang sudah dibangun justru ditinggalkan tanpa kajian yang matang,” kata Husna didampingi Sekretaris, Ir. Muhammad, Kamis, 10 September 2026.
Husna juga menilai wacana pengalihan pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah perlu dikaji secara menyeluruh. Skema tersebut dinilai berpotensi membuat penerima manfaat program menjadi lebih terbatas karena berfokus pada siswa di lingkungan sekolah.
Selain soal cakupan penerima manfaat, menurut Husna, pengalihan MBG melalui kantin sekolah juga berpotensi menimbulkan kebutuhan anggaran baru. Pemerintah nantinya membutuhkan tim pengawasan gizi yang ditempatkan di setiap dapur atau titik penyediaan makanan untuk memastikan kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan tetap terpenuhi.
“Kalau dialihkan ke kantin sekolah, tentu ada konsekuensi anggaran baru. Pemerintah juga harus menyiapkan tim pengawasan gizi yang ditempatkan di setiap dapur. Ini harus dihitung secara matang agar perubahan sistem tidak justru menambah beban anggaran,” ujarnya.
Padahal, kata dia, penerima manfaat MBG memiliki cakupan yang lebih luas. Di luar sekolah masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, seperti santri di pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok masyarakat lainnya sesuai sasaran program.
“Kalau semuanya dialihkan ke kantin sekolah, yang terlayani tentu lebih banyak siswa. Sementara di luar sekolah masih ada santri, ibu hamil, balita dan kelompok lainnya yang juga membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi,” ujarnya.
Menurut Husna, SPPG justru memiliki ruang untuk mendukung distribusi manfaat MBG secara lebih luas karena sistem penyediaan dan pendistribusian makanan dapat disesuaikan dengan kelompok sasaran. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola dan pengawasan SPPG agar pelaksanaan program semakin efektif.
Di sisi lain, perwakilan mitra, Iswadi, mengatakan keberadaan SPPG juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebutuhan itu mencakup beras, sayuran, telur, ikan, daging, buah-buahan hingga berbagai bumbu. Operasional SPPG juga menciptakan kebutuhan tenaga kerja, distribusi dan jasa pendukung lainnya.
“Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, kualitas makanan, cakupan penerima manfaat dan akuntabilitas pengelolaan harus berjalan beriringan,” kata Iswadi.
Ia menilai pembenahan SPPG tidak cukup hanya menyentuh aspek administratif. Perbaikan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, standar kebersihan dan keamanan pangan, pemenuhan kandungan gizi, distribusi hingga pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
Iswadi berharap evaluasi terhadap SPPG tidak berujung pada penyempitan cakupan program. Sebaliknya, evaluasi harus memastikan sistem yang ada semakin baik dan mampu menjangkau seluruh kelompok yang menjadi sasaran MBG.
“Yang harus diperkuat adalah sistemnya. Kalau ada masalah, cari akar persoalannya, perbaiki mekanismenya, dan pastikan manfaat MBG tidak hanya dirasakan siswa di sekolah, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya,” pungkasnya.
