Aceh Singkil – Ragamrajawalinusantara.id | Acara rapat mediasi yang di perintahkan oleh PJ.bupati Aceh Singkil ,” Drs.Azmi.MAP kepada dinas perkebunan agar dapat me mediasi persoalan yang sudah viral di media sosial beberapa hari lalu mengenai PT .Delima makmur memportal jalan umum akses alternatif ,penghubung masyarakat kecamatan ke kabupaten Aceh Singkil yaitu ,”kecamatan danau paris.Senin(30/9/2024)
Acara rapat mediasi masyarakat di laksanakan di kantor camat Danau Paris ,rapat langsung di pimpin oleh camat danau Paris,H.Bungara ,dan di hadiri: Kapolsek danau Paris,Danramil kecamatan danau Paris,tokoh masyakat Danau Paris,perwakilan kepala desa Biskang,kepala desa si tubuh- tubuh,jurnalis,aktifis,LSM. Dan perwakilan menejemen PT delima makmur,ujarnya .
Masalah keberatan masyarakat Danau Paris terhadap PT.delima makmur yang memportal jalan umum dan membatasi masyarakat yang melintasi jalan itu.di kernakan PT delima makmur membuat pos satpam di pinggir jalan umum tepatnya di samping kebun prusahaan dan memakai palang menuju jalan umum tersebut ,yaitu jalan alternatif yang selalu di gunakan masyarakat umum untuk menuju ke ,sikil Utara maupun ke kabupaten Aceh singkil .Selasa,singkil-1-oktober-2024
tetapi sayangnya acara rapat tersebut tidak ada undangan resmi secara tertulis ,kepada masyarakat kecamatan danau Paris yang menghadiri acara rapat tersebut,dan tidak ada daftar hadir , berita acara dan notulensinya, sehingga berkesan acara mediasi tersebut tidak resmi hanya sebatas berdialog saja,”ujar Khairul amri.
Hasil mediasi tentang persoalan jalan umum yang di portal PT.delima makmur tidak ada hasil yang dapat di putuskan oleh perpanjangan tangan pemerintah Aceh Singkil.
Kami juga tau sejarah jalan alternatif yang sekarang di portal oleh HGU PT.delima makmur tersebut jauh sebelum PT.delima makmur hadir di daerah Aceh Singkil,jalan itu sudah ada yang di buat oleh perusahaan perkayuan PT.gruti sebagai jalan akses umum.
Semasa hidup almarhum H.Basri menjabat sebagai kepala kehutanan beliau menyampaikan kepada saya bahwa nanti di tahun 2013 izin HPH PT Gruti mati. Maka PT.gruti wajib menyerahkan kembali kepada negara/ pemerintah daerah.
Di samping itu ada permasalahan PT.delima makmur terhadap masyarakat adat dan klompok tani belum selesai,soal penyerobotan lahan masyarakat klompok tani dan lahan adat belum ada resolusi konflik nya .sehingga masyarakat sangat miris dan sedang terzalimi hilang masa depan anak cucu masyarakat kecamatan danau Paris. Sudah muncul lagi akses jalan umum alternatif masyarakat yang di portal sebutnya.
Lanjut- ketua DPD Corroption Investigation Committee Aceh Singkil, “Khairul amri minta pemerintah daerah selesaikan masalah yang menyangkut merugikan masyarakat dan negara
Seharusnya ini menjadi tanggung jawab,memplopori,dan menjadi sekala periyoritas oleh pemerintah daerah,kabupaten Aceh Singkil,jangan terjadi melempar bola panas harus segera ambil keputusan . tutpnya.**(Red)
