Aceh Utara: Ragamrajawalinusantara.id_ Muncul dugaan kuat adanya praktik penandaan berlebih (mark-up) dan manipulasi data dalam pendataan Jatah Hidup (Jadup) pascabanjir di Gampong Keude Gedong, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Polemik ini kian memanas setelah warga, lembaga adat gampong, hingga klarifikasi dari instansi terkait saling menguatkan ketidak beresan yang terjadi di tingkat gampong. Kamis 27/8/2026
Banyak warga yang rumahnya benar-benar terendam banjir justru tidak masuk daftar penerima, sementara warga yang tidak terkena dampak sedikit pun tercatat menerima bantuan. Fakta yang semakin memperparah situasi: pihak Tuha Peut Gampong Keude Gedong menegaskan tidak pernah diberitahu, tidak dilibatkan, dan tidak diajak berdiskusi sedikit pun mengenai pendataan bantuan itu sejak awal.
“Kami tegas katakan: pihak Tuha Peut TIDAK PERNAH diberitahu soal pendataan ini! Warga datang bertanya kepada kami, padahal kami sendiri tidak tahu-menahu sama sekali. Seolah-olah kami sebagai lembaga adat di gampong ini TIDAK ADA. Geuchik menjalankan semuanya sendiri tanpa melibatkan kami, tanpa pemberitahuan apa pun,” ujar Dicky Hamzah, wakil Tuha Peut Gampong Keude Gedong, dengan nada tegas dan lugas saat dikonfirmasi awak media.
Penjelasan Geuchik Keude Gedong, M. Yusuf, yang sebelumnya menyatakan ketidaksempurnaan data hanyalah “masalah komunikasi” dan sedang diperbaiki, ternyata jauh dari memuaskan warga. Ketidaklibatan Tuha Peut semakin memperkuat dugaan adanya ketidaktransparan dan manipulasi data sejak awal.
Salah seorang warga, T. Allauddin Riadshah, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam. Ia merasa diperlakukan tidak adil, padahal rumahnya terdampak banjir.
“Mengapa kami yang tertimpa musibah banjir, justru orang lain yang menikmati bantuannya? Apakah kami tidak dianggap warga Keude Gedong? Kami sudah menyerahkan data kami kepada perangkat gampong, tapi diabaikan. Sebaliknya, mereka yang tidak terdampak sama sekali malah menerima bantuan,” ungkap T. Allauddin Riadshah dengan nada kecewa.
Warga pun akhirnya melapor dan membawa persoalan ini ke instansi terkait yang bertugas menerima serta memverifikasi data penerima bantuan. Namun di sinilah kebenaran terungkap: pihak instansi menyatakan bahwa data yang mereka terima murni berdasarkan apa yang dikirim dari tingkat gampong dan kecamatan. Mereka tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau mengatur ulang daftar tersebut sepenuhnya kembali ke pihak yang menyusun dan mengirim data, yaitu wewenang penuh di tangan Geuchik.
Persoalan semakin terungkap ketika salah satu petugas di dinas terkait bahkan menanggapi persoalan ini sambil tertawa:
“Berarti Geuchik desanya pintar.”
Ucapan tersebut semakin memicu kemarahan warga, karena dugaan ketidak beresan data justru dianggap sebagai kepintaran, padahal banyak warga yang benar-benar tertimpa musibah kehilangan haknya. Suasana di gampong semakin tegang setelah anak Geuchik disebut-sebut membuat unggahan di media sosial yang dinilai berpotensi memicu provokasi dan ketegangan antarwarga.
Warga khawatir jika persoalan ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan bisa berujung pada kericuhan yang lebih besar.
“Kami berharap pihak penegak hukum segera turun tangan dan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Jangan sampai terjadi kericuhan yang lebih besar di gampong kami,” tegas warga tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi lebih lanjut dari pihak kecamatan maupun instansi terkait. Warga bersama Tuha Peut menuntut verifikasi ulang yang transparan, akuntabel, dan terbuka, agar bantuan benar-benar disalurkan kepada warga yang terdampak secara sah dan dugaan manipulasi data segera ditindaklanjuti.
