Aceh Tamiang – ragamrajawalinusantara.id | Ketua Yayasan Nanggroe Darussalam (YANADA), Azis Sahputra menilai keberlanjutan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) tetap penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program justru harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem, bukan menghentikan atau meninggalkan mekanisme yang telah dibangun.
Azis mengatakan MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berorientasi pada perbaikan.
“Kami mendukung SPPG tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada kekurangan, mari kita evaluasi dan benahi bersama. Jangan sampai persoalan di lapangan membuat kita kehilangan fokus terhadap tujuan besar MBG, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas,” kata Azis, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, SPPG memiliki peran penting karena dibangun dengan sistem khusus untuk menyediakan makanan dalam jumlah besar. Namun, keberlanjutan tersebut harus disertai peningkatan standar pengelolaan, mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan, keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan porsi hingga distribusi.
“Yang kita perlukan bukan sekadar mempertahankan SPPG, tetapi memperkuat kualitasnya. Sistem yang sudah ada harus terus disempurnakan agar semakin baik dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Azis juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG. Evaluasi, kata dia, penting untuk memastikan setiap persoalan dapat segera diidentifikasi dan diberikan solusi yang tepat.
“Evaluasi jangan dimaknai sebagai mencari kesalahan. Evaluasi adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki. Kalau ada pelanggaran, tentu harus ditangani sesuai aturan dan berdasarkan fakta,” katanya.
Terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG, Azis meminta kebijakan tersebut dikaji secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Ia mengakui kantin sekolah dapat menjadi bagian dari ekosistem pangan sehat di lingkungan pendidikan. Namun, menurutnya, perlu dipastikan terlebih dahulu kesiapan masing-masing sekolah sebelum diberikan tanggung jawab pengelolaan makanan dalam skala besar.
“Sekolah memiliki tugas utama mendidik. Jangan sampai pelaksanaan MBG justru menambah beban sekolah tanpa dukungan sumber daya, sarana, sanitasi, dan sistem pengawasan yang memadai,” katanya.
Menurut Azis, apabila kantin sekolah nantinya dilibatkan, harus ada standar dan mekanisme verifikasi yang jelas. Dengan demikian, kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjamin dan tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarsekolah.
“Kalau memang kantin dilibatkan, tentu harus bertahap dan memenuhi standar. Prinsipnya sederhana, jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Lebih jauh, Azis melihat MBG memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak.
Menurutnya, kebutuhan bahan baku SPPG dapat menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, dan UMKM lokal.
“Kita jangan hanya melihat MBG dari sisi makanan. Ada rantai ekonomi yang cukup besar di belakangnya. Beras, telur, sayuran, ikan, daging, buah dan berbagai kebutuhan lainnya bisa menyerap produk masyarakat daerah,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mendorong agar sebanyak mungkin kebutuhan SPPG bersumber dari produk lokal sepanjang memenuhi standar kualitas, keamanan, harga, dan kontinuitas pasokan.
Dengan pendekatan tersebut, kata Azis, MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi peserta didik, tetapi sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut merasakan manfaat ekonomi dari program pemerintah.
Azis menegaskan bahwa kualitas makanan dan akuntabilitas harus menjadi dua hal yang berjalan beriringan dalam pelaksanaan MBG.
Ia meminta seluruh pihak melihat persoalan program secara proporsional dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“MBG adalah program untuk masyarakat. Karena itu, mari kita kawal dengan semangat yang konstruktif. Pemerintah memperbaiki, pelaksana meningkatkan kualitas, dan masyarakat ikut memberikan pengawasan. Dengan begitu, program ini bisa semakin kuat,” katanya.
Ia berharap perbaikan SPPG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, higiene dan sanitasi, kandungan gizi, distribusi, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
“Jangan kita pertentangkan keberlanjutan program dengan evaluasi. Justru karena program ini penting, maka evaluasi harus terus dilakukan. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi memastikan MBG semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Azis.**(YS)
